“Ooo.. di sini tuh dulu lantai dua mas, sudah amblas. Lha ini kerangka atapnya”, jawab sang Ibu sambil menunjuk ke arah bawah.

DHWUOENGG@#*$!!??

Rob. Kata itu sudah sering sekali aku baca di Suara Merdeka. Semarang sudah menjadi sahabatnya. Namun baru pertama kali aku melihat sendiri dampaknya, serta mendengar secara langsung pengalaman para warga yang sudah terbiasa dengannya.

Penggalan percakapan di atas itu terjadi di salah di salah satu rumah yang aku datangi di Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara ketika survey PBL beberapa hari lalu. Kelurahan ini terletak di Semarang Utara, dan merupakan tempat pemukiman paling utara, karena di seberang Jalan arteri yang melewati kelurahan ini sudah merupakan pintu masuk pelabuhan Tanjung Mas.

Karena lokasinya yang berdekatan dengan laut dan ketinggiannya yang berada di bawah permukaan laut, wilayah ini sering kebanjiran – lebih tepatnya tergenang rob dari air laut. Tanah di sana pun setiap tahunnya mengalami penurunan ketinggian sebesar 10 cm. Praktis, jika rob melanda, semakin lama semakin tinggi.

Bila sudah begitu, warga di sana terpaksa meninggikan tanah mereka dengan cara menimbun tanah serta memplester kembali lantai mereka ataupun memasang keramik baru. Alhasil, rumah mereka semakin lama semakin ambles (dalam bahasa Jawa) karena peninggian lantai tadi. Sampai-sampai ada yang namanya Paguyuban Rumah Ambles di sana.

Penduduk di sana sebagian besar berpenghasilan pas-pasan. Satu rumah kecil seringkali dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Salah satu rumah yang saya kunjungi, satu kamar kecil dihuni oleh satu keluarga. WC belum tentu ada di rumah (entah karena tidak mampu membangun atau sudah ditelan bumi ). Sudah begitu, mereka harus menunggu rumah mereka ‘habis’.

Semarang kaline banjir…

Menurut pakar banjir dan rob dari Universitas Diponegoro, Dr. Ir. Robert J. Kodoatie, penyebab banjir dan rob di Semarang lebih disebabkan karena amburadulnya sistem drainase dan kondisi sungai. Curah hujan bukanlah penyebab utamanya.

Menilik majalah “Media Semarang” yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang edisi 03 tahun lalu, Walikota Semarang mulai melibatkan warga secara aktif dalam menanggulangi permasalahan drainase ini, dengan membuat tim subsistem drainse. Warga dianggap lebih mengerti tentang sistem drainase di wilayah masing-masing. Lurah juga diminta membuat denah sistem drainase di wilayahnya.

Apa ini berarti Pemerintah Kota sebenarnya tidak punya denah sistem drainase yang menyeluruh??